Dianrana IKN, Ramai kritik masyarakat tentang rincian gaji DPR ditambah dengan munculnya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta. Isu ini langsung menjadi sorotan publik setelah sejumlah figur populer, termasuk kreator konten Jerome Polin dan dokumentator asal Kalimantan Timur, Dian Rana, ikut menyampaikan pandangannya.
Jerome Polin bahkan secara detail menyoroti besaran tunjangan beras yang disebutkan mencapai Rp12 juta. Menurutnya, jumlah tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari.
Jerome mengungkapkan, “12 juta itu kalau buat beli beras premium bisa dapat 800 kg, kalau medium bisa sampai 1.000 kg atau 1 ton beras. Rata-rata makan sehari 3x bisa mencapai 300 gram berarti 1 bulan 9 kg. Dengan begitu jika menggunakan beras medium berarti kita bisa makan selama 111 bulan atau 9 tahun.”
Pernyataan ini semakin memicu diskusi publik, terutama karena dianggap menggambarkan ketimpangan antara kebutuhan riil masyarakat dan fasilitas yang diterima anggota DPR.
Di sisi lain, Dian Rana menyoroti rincian tunjangan lain yang menurutnya juga tidak wajar. Ia mempertanyakan transparansi serta mekanisme pengukuran kinerja anggota DPR yang seharusnya bisa diakses masyarakat.
Menurut Dian, masyarakat tidak akan terlalu geram apabila ada keterlibatan publik dalam menilai kinerja wakil rakyat sebelum tunjangan tersebut diberikan.
Apakah tunjangan-tunjangan ini diberikan sesuai dengan kinerja? Apakah kinerjanya juga bisa dinilai oleh masyarakat luas? Semacam KPI gitu, apa yang mereka dapatkan sesuai dengan penilaian masyarakat itu sendiri, bukan penilaian berdasarkan kemauan mereka sendiri,”ucap Dian.
Lebih jauh, Dian juga menyampaikan bahwa dana sebesar itu akan lebih bermakna jika dialihkan kepada kepentingan masyarakat luas.
Ya semoga ya ini masih bisa selametin ya uang negara, karena kalau diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada yang membutuhkan, diberikan kepada infrastruktur yang perlu perbaikan, nampaknya uang sebesar ini lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya semoga aja ya ini bisa diperbaiki,”tutupnya.
Kritik yang datang dari publik figur seperti Jerome Polin dan Dian Rana menunjukkan bahwa isu gaji dan tunjangan DPR tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga generasi muda yang aktif bersuara di media sosial. Respons DPR atas kritik ini kini dinantikan sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif di mata publik.