Nusantara – Perdebatan soal tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp50 juta per bulan terus menuai sorotan publik. Setelah artis Nafa Urbach menyampaikan pembelaannya terkait fasilitas tersebut, kini giliran kreator konten sekaligus dokumentator pembangunan IKN asal Kalimantan Timur, Dian Rana, yang angkat suara.

Dian Rana (Dok. Dianrana.id)

Dalam sebuah video yang ia unggah, Dian mempertanyakan transparansi dan dasar penilaian kinerja para wakil rakyat di Senayan. Menurutnya, sebelum tunjangan besar diberikan, seharusnya ada Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan dapat diakses masyarakat.

“Apakah di DPR ini ada semacam KPI yang bisa dinilai sebelum tunjangan itu diterima? Kalau ada, berarti yang menilai rakyat sebagai pihak yang menggaji mereka, ya kan? Atau kalau penilaiannya dari pihak lain, apakah bisa dilihat publik? Supaya rakyat tahu bagaimana kinerja anggota DPR per bulannya,” ujar Dian.

Sebelumnya, Nafa Urbach dalam sebuah video yang ramai di media sosial, memberikan pembelaan terhadap tambahan fasilitas DPR. Ia menilai wajar bila anggota DPR yang berasal dari luar daerah mendapatkan tunjangan rumah, mengingat mereka tidak lagi mendapat rumah jabatan. 

“Banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan ke kantor,” kata Nafa, dalam video yang diunggah ulang akun @rumpi_gosip pada Selasa (18/8).

Namun, pandangan itu berbanding terbalik dengan suara masyarakat yang justru mengkritisi keputusan tersebut. Dian Rana menegaskan, di tengah kondisi rakyat yang masih kesulitan, pengalokasian dana untuk tunjangan rumah DPR seharusnya dipertimbangkan kembali.

Ia menyoroti masih banyak fasilitas publik yang memprihatinkan, mulai dari akses jalan yang rusak hingga sekolah yang tidak layak. 

“Di sini sekolah yang baru direnovasi saja plafonnya sudah jatuh. Bukankah lebih berguna bila dana sebesar itu dialihkan untuk membangun jalan atau memperbaiki sekolah?” ucap Dian.

Menurutnya, jika DPR benar-benar ingin mendapat legitimasi publik, maka transparansi kinerja melalui KPI adalah salah satu cara agar rakyat tidak lagi bertanya-tanya soal kelayakan tunjangan besar yang diterima wakil rakyat.